Meta dijatuhi sanksi administratif berupa denda sebesar 805 juta euro di Italia kemarin akibat fitur pada aplikasi Facebook Android yang secara otomatis menyarankan foto dan rekaman video dari galeri ponsel pengguna untuk diunggah.

Garante, otoritas pengawas perlindungan data di Italia, menemukan bukti bahwa fungsi ini langsung aktif secara default. Akibatnya, aplikasi tersebut dapat menelusuri koleksi foto, video, beserta metadata terkait milik para pengguna di Italia tanpa adanya persetujuan eksplisit dari mereka.

Pihak regulator memberikan tenggat waktu 60 hari kepada raksasa teknologi tersebut untuk menonaktifkan setelan bawaan ini secara menyeluruh, termasuk bagi pengguna yang sebelumnya telah memberikan izin akses galeri, serta mewajibkan mereka meminta persetujuan secara terpisah.

Meta menyatakan rencananya untuk mengajukan banding atas putusan tersebut dan menilai nilai denda yang dijatuhkan sangat "tidak proporsional", sebagaimana ditegaskan oleh juru bicara perusahaan dalam pernyataan resmi yang dikutip Reuters.

Hasil investigasi lembaga pengawas mengungkap bahwa aplikasi meminta izin galeri melalui satu akses menyeluruh yang mencakup semua fungsi berbeda di aplikasi. Sebuah pemberitahuan umum terkait pengaktifan fitur lain memang dimunculkan terlebih dahulu, namun keterangan tersebut tidak menjelaskan secara transparan bahwa pengguna secara bersamaan juga mengaktifkan saran konten galeri.

Ketika izin penuh telah diberikan, aplikasi memperoleh keleluasaan untuk memindai seluruh arsip media di perangkat pengguna secara terus-menerus. Situasi ini membuat pengguna maupun pihak berwenang sama sekali tidak dapat memastikan rincian data mana saja yang sebenarnya diakses dan dimanfaatkan.

Lembaga berwenang menyatakan terjadi pelanggaran terhadap Pasal 122 Kode Privasi Italia, sebuah aturan nasional yang mengadopsi ePrivacy Directive milik Uni Eropa. Berdasarkan regulasi tersebut, gawai pribadi diakui sebagai ranah privat setiap individu. Oleh karena itu, tindakan mengakses file apa pun yang tersimpan di dalam ponsel mutlak membutuhkan persetujuan bebas yang terinformasi jelas, terlepas dari apakah data itu dikirim keluar perangkat atau menimbulkan kerugian nyata.

Melalui perintah resmi dalam siaran persnya, otoritas pengawas mewajibkan perusahaan teknologi multinasional ini untuk mengambil tindakan pembatasan sistem secara menyeluruh.

Apabila tenggat waktu 60 hari tersebut dilewati tanpa kepatuhan, sistem saran otomatis tersebut dilarang keras untuk diaktifkan bagi siapa saja yang belum menyerahkan persetujuan sah.

Dalam keterangan tertulis yang dilansir Reuters, Meta berdalih bahwa fitur tersebut baru akan bekerja jika pemilik gawai menyetujui izin pada perangkat mereka, dan setiap orang memiliki opsi mengubah izin itu kapan saja melalui menu pengaturan sistem.

Centro Tutela Consumatori Utenti, sebuah organisasi perlindungan konsumen yang berbasis di Bolzano sekaligus pihak yang pertama kali memicu penyelidikan ini melalui laporannya, merilis panduan konsumen pada 11 Juli 2025. Organisasi tersebut mengimbau seluruh pengguna untuk segera mematikan opsi rekomendasi galeri di aplikasi Facebook serta memeriksa ulang seluruh daftar izin akses yang diberikan pada perangkat mereka.

Penyelidikan resmi ini tidak memperluas ruang lingkupnya guna meneliti apakah file dalam galeri digunakan melatih model AI. Pihak korporasi sendiri dengan tegas membantah adanya pemanfaatan semacam itu. Namun, lembaga pengawas berpeluang melakukan pemeriksaan terpisah atas sistem baru rilisan tahun ini yang memproses konten galeri di komputasi awan.

Sebelumnya Meta sempat berkilah bahwa otoritas perlindungan data Irlandia yang berhak memegang kendali penanganan perkara. Dalih ini ditolak mentah-mentah oleh Garante mengingat aturan ePrivacy tidak menerapkan skema one-stop-shop.

Fasilitas saran galeri ini telah beroperasi sejak tahun 2023. Proses penelusuran perkara dimulai sejak Juli 2025 dan turut melibatkan pengujian teknis independen dari pihak pengawas.

Nominal penalti tersebut setara sekitar 0,47 persen dari total pendapatan global grup usaha tersebut. Besaran sanksi ditentukan berdasarkan pertimbangan tingginya jumlah pihak terdampak, yakni sekitar 20 juta pemilik perangkat Android di Italia.

Lembaga pengawas turut mempertimbangkan rentang waktu berlangsungnya pelanggaran. Pelanggaran dinilai masih berlangsung aktif bagi pemilik ponsel yang belum memperbarui aplikasi, serta bagi mereka yang terlanjur menyerahkan akses izin di masa lalu.

Faktor lain yang memberatkan mencakup rekam jejak putusan sanksi tahun 2019 dan sikap kurang kooperatif perusahaan selama proses audit. Penyesuaian yang diterapkan manajemen setelah adanya komplain sempat dipertimbangkan, meski akhirnya dinilai terlambat dan hanya berdampak pada pengguna yang memperbarui versi aplikasi.