JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengeluarkan peringatan kepada segenap kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta penyelenggara sistem elektronik (PSE) sektor publik guna mempertinggi kewaspadaan atas potensi gangguan siber yang mengincar portal maupun infrastruktur digital milik negara.
Kendati ancaman tersebut statusnya masih belum terverifikasi secara penuh, Kemkomdigi tetap mendesak setiap penanggung jawab sistem elektronik untuk melipatgandakan proteksi pertahanan dan menjamin kesiapan mitigasi insiden supaya operasional pelayanan masyarakat tidak terhambat.
“Kita tidak boleh mengabaikan potensi risiko ancaman serangan tersebut. Karena itu, kami meminta seluruh instansi meningkatkan pengamanan sistem, memperkuat pemantauan, dan memastikan kesiapan penanganan apabila ditemukan indikasi serangan. Prioritas kita adalah menjaga keamanan dan keberlangsungan layanan digital pemerintah,” ujar Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi, Aries Kusdaryono, di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Merespons Security Advisory terbitan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada 8 November 2026, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi langsung melayangkan tiga surat edaran resmi per 9 November 2026. Arahan ini dialamatkan kepada pemakai fasilitas Pusat Data Nasional 1 (PDN-1) berikut Government Cloud, pengelola domain instansi, serta para PSE lingkup publik.
Instruksi tersebut menekankan penguatan ketahanan infrastruktur, pemantauan intensif lalu lintas jaringan, evaluasi celah keamanan secara rutin, hingga penguatan koordinasi darurat ketika terjadi serangan siber.
Sebelumnya, kabar perihal rencana serangan siber sempat ramai beredar pada jejaring media sosial. Narasi ancaman itu dikaitkan dengan gelombang penolakan atas implementasi Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).
Melalui Government Computer Security Incident Response Team (Gov-CSIRT) Indonesia, BSSN menegaskan dalam advisnya bahwa validitas ancaman dan kapasitas penyerang belum dapat dikonfirmasi. Kendati demikian, seluruh prosedur mitigasi preventif harus segera diberlakukan.
Beberapa jenis gangguan siber yang patut diantisipasi mencakup gempuran Distributed Denial of Service (DDoS) guna melumpuhkan akses platform publik, defacement situs, peretasan celah keamanan, pembajakan konfigurasi DNS, rekayasa phishing, hingga penyebaran hoaks.
Kemkomdigi mengharapkan para administrator sistem lekas menyiagakan regu tanggap krisis, memperketat kontrol akses akun superadmin, mengeksekusi pembaruan software berkala, mengoptimalkan filter proteksi DDoS, serta memastikan keandalan mekanisme backup data demi kelancaran proses pemulihan sistem.
Di samping pihak birokrasi, warga umum turut diimbau agar waspada terhadap aneka modus penipuan daring yang menunggangi polemik kebijakan pajak digital. Publik diharapkan berhati-hati menerima surat elektronik, SMS, atau link meragukan yang mengatasnamakan instansi negara. Jangan pernah menyerahkan kredensial masuk, data privat, maupun dokumen penting pada media nonresmi, dan selalu buka situs pemerintah yang terverifikasi.
Bila mendeteksi anomali atau serangan siber di ekosistem PDN-1 maupun Government Cloud, instansi terdampak dapat melaporkannya lewat kanal resmi PDN-CSIRT pada https://csirtpdn.layanan.go.id atau surel [email protected].
“Keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama. Kami meminta seluruh instansi mempertahankan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, sehingga infrastruktur digital pemerintah, data, dan layanan publik tetap terlindungi,” pungkas Aries.
(Rahman Asmardika)