JORNALMEDIASIA 
Wali Kota Medan, Bobby Nasution, menyatakan kesiapannya untuk memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan kasus tambang di Blok Medan. Pernyataan ini disampaikan oleh Bobby setelah munculnya laporan yang mengaitkan namanya dalam kasus tersebut. Meskipun belum ada konfirmasi resmi dari KPK tentang jadwal pemanggilan, Bobby menegaskan bahwa dirinya akan kooperatif dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku.
Kasus tambang Blok Medan menjadi sorotan setelah beberapa laporan mencuat tentang adanya dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam proses perizinan tambang di wilayah tersebut. Bobby Nasution, yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Medan, disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan kasus ini, meskipun belum ada bukti konkret yang menunjukkan keterlibatan langsungnya. KPK sendiri telah menyatakan bahwa pihaknya tengah mendalami kasus ini dan akan memanggil siapa saja yang diduga terlibat.
Menanggapi perkembangan ini, Bobby Nasution menyatakan bahwa dirinya siap memberikan keterangan jika diperlukan. “Sebagai pejabat publik, saya berkewajiban untuk transparan dan bertanggung jawab. Jika memang diperlukan, saya siap hadir dan memberikan penjelasan kepada KPK,” ujar Bobby dalam pernyataan resminya. Ia juga menambahkan bahwa tidak ada yang perlu disembunyikan dan akan mengikuti proses hukum dengan sebaik-baiknya.
Di sisi lain, sejumlah pihak mulai memberikan pandangannya terkait kasus ini. Beberapa kalangan menilai bahwa pemanggilan Bobby Nasution oleh KPK merupakan langkah penting untuk memperjelas kasus tambang di Blok Medan. Mereka berharap bahwa proses ini dapat berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.
Kasus tambang Blok Medan ini diperkirakan akan menjadi salah satu isu besar yang harus dihadapi oleh Bobby Nasution dalam masa jabatannya sebagai Wali Kota Medan. Dengan adanya kesiapannya untuk dipanggil KPK, publik kini menantikan perkembangan lebih lanjut dari kasus ini, serta bagaimana Bobby akan menghadapi tantangan hukum yang mungkin muncul.
