Sebanyak 14 petugas, termasuk Kepala Rumah Tahanan (Rutan), resmi dinonaktifkan sementara akibat dugaan keterlibatan dalam peredaran narkoba di lingkungan Lapas. Keputusan tegas ini diambil oleh pihak Kementerian Hukum dan HAM setelah terbongkarnya kasus yang mencoreng nama institusi tersebut.
Dugaan Peran dalam Peredaran Narkoba
Peredaran narkoba yang diduga melibatkan sejumlah petugas ini terungkap melalui investigasi intensif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kepala Rutan diduga mengetahui aktivitas ilegal tersebut, sementara beberapa sipir ditengarai berperan aktif sebagai penghubung jaringan narkoba dengan narapidana di dalam lapas.
“Ini adalah langkah awal untuk memastikan bahwa kasus ini diusut tuntas dan tidak ada toleransi bagi pihak yang terlibat,” ujar perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM dalam konferensi pers.
Langkah Cepat Penonaktifan
Penonaktifan sementara 14 petugas ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab institusi dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik. “Kami tidak ingin mencederai kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, mereka dinonaktifkan selama proses penyelidikan berlangsung,” tambahnya.
Kepala Rutan yang dinonaktifkan disebut akan segera diperiksa intensif oleh tim khusus. Penyelidikan mendalam juga melibatkan koordinasi dengan aparat kepolisian untuk mengungkap lebih jauh jaringan narkoba yang beroperasi di balik jeruji.
Tanggapan Publik dan Langkah Pencegahan
Kasus ini memicu reaksi keras dari masyarakat, yang menganggap peredaran narkoba di dalam lapas sebagai bentuk kelalaian yang tidak bisa diterima. Banyak pihak mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan dan meningkatkan integritas petugas lapas.
Sebagai langkah preventif, pihak Kementerian Hukum dan HAM menyatakan akan memperketat prosedur pengawasan di semua lapas dan rutan di Indonesia. Selain itu, pelatihan integritas dan deteksi dini terhadap aktivitas mencurigakan akan diperkuat.
Menunggu Hasil Penyidikan
Kasus ini kini menjadi sorotan utama, baik di tingkat nasional maupun lokal. Masyarakat berharap proses hukum terhadap mereka yang terbukti bersalah dapat berjalan transparan dan memberikan efek jera, baik bagi petugas maupun narapidana lainnya.
Dengan pengungkapan skandal ini, pemerintah kembali diingatkan akan pentingnya reformasi sistem pemasyarakatan, demi mencegah peredaran narkoba dan menjaga kredibilitas lembaga.