Jakarta, 12 Juli 2024 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini menetapkan 21 tersangka dalam kasus suap dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2024. Penetapan ini merupakan hasil dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh tim KPK beberapa waktu lalu, yang mengungkap praktik korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi dan pihak swasta.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, menyatakan bahwa kasus ini merupakan salah satu kasus korupsi terbesar yang berhasil diungkap oleh KPK tahun ini. “Kami telah menetapkan 21 tersangka yang terdiri dari pejabat di Pemprov Jatim dan pihak swasta. Mereka diduga terlibat dalam suap terkait penyaluran dana hibah,” ujarnya.
Menurut Alexander, modus operandi kasus ini melibatkan pemberian sejumlah uang oleh pihak swasta kepada pejabat Pemprov Jatim untuk memuluskan pencairan dana hibah. Dana hibah tersebut seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
“Para tersangka diduga menerima suap dengan jumlah total mencapai miliaran rupiah. Uang suap tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk pembelian aset dan barang mewah,” tambah Alexander.
Kronologi Pengungkapan Kasus
Kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya penyimpangan dalam penyaluran dana hibah di Pemprov Jatim. Setelah melakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti, KPK kemudian melakukan OTT di beberapa lokasi, termasuk kantor Pemprov Jatim dan rumah para tersangka.
Dalam OTT tersebut, KPK berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai, dokumen-dokumen penting, dan barang mewah yang diduga dibeli dengan uang suap. Para tersangka kemudian dibawa ke Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Tersangka dan Peranannya
Dari 21 tersangka yang ditetapkan, beberapa di antaranya adalah pejabat tinggi di Pemprov Jatim, termasuk Kepala Dinas, Sekretaris Daerah, dan beberapa pejabat lainnya. Selain itu, sejumlah pengusaha yang diduga memberikan suap juga turut ditetapkan sebagai tersangka.
Berikut adalah daftar beberapa tersangka dan peranannya:
- A.N. (Kepala Dinas) – Diduga sebagai penerima utama suap.
- B.H. (Sekretaris Daerah) – Diduga memfasilitasi penyaluran dana hibah yang tidak sesuai prosedur.
- C.D. (Pengusaha) – Diduga memberikan suap untuk mendapatkan proyek dari dana hibah.
- D.E. (Pengusaha) – Diduga turut serta dalam memberikan suap.
Langkah Selanjutnya
KPK menyatakan akan terus mendalami kasus ini dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru. “Kami akan melakukan pengembangan lebih lanjut untuk mengungkap jaringan korupsi yang lebih luas. Tidak ada toleransi bagi pelaku korupsi, siapa pun mereka,” tegas Alexander.
Selain itu, KPK juga mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif dalam mengawasi penyaluran dana hibah dan melaporkan setiap indikasi korupsi. “Peran serta masyarakat sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Kami berharap masyarakat tidak takut untuk melaporkan,” tambahnya.
Dengan penetapan 21 tersangka ini, KPK menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi, khususnya di sektor pemerintahan daerah. Diharapkan langkah ini dapat memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi dan memperkuat upaya pencegahan korupsi di Indonesia.